Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Suyudi Ario Seto, mengusulkan pelarangan rokok elektrik atau vape di Indonesia sebagai bagian dari pembahasan Rancangan Undang‑Undang (RUU) tentang Narkotika dan Psikotropika di DPR RI. Usulan ini muncul setelah BNN menemukan bukti bahwa vape tidak hanya menjadi tren gaya hidup, tetapi juga semakin sering disalahgunakan sebagai media untuk menyalahgunakan zat berbahaya termasuk narkotika. Pembahasan ini telah menarik dukungan berbagai pihak, tetapi juga menimbulkan wacana luas tentang dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, industri perdagangan, dan hukum nasional.
Alasan BNN Usulkan Larangan Vape
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa fenomena penyalahgunaan vape sebagai sarana mengonsumsi zat narkotika telah berkembang pesat di Indonesia. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap 341 sampel cairan vape, BNN menemukan sejumlah kandungan berbahaya di dalamnya. Di antara temuan tersebut ada 11 sampel yang mengandung kanabinoid sintetis (senyawa ganja sintetis), satu sampel mengandung methamphetamine (sabu‑sabu), dan 23 sampel mengandung etomidate, yaitu obat bius yang baru saja dimasukkan ke dalam daftar narkotika golongan II.
Menurut Suyudi, fakta‑fakta tersebut menunjukkan bahwa vape telah berkembang dari sekadar perangkat rokok elektrik menjadi alat yang kerap dimanfaatkan sebagai media distribusi zat psikoaktif, sehingga perlu penanganan hukum yang lebih tegas. Pendidikan masyarakat terhadap bahaya zat narkotika dianggap belum cukup efektif tanpa ada dasar hukum yang kuat untuk membatasi atau melarang peredaran vape di Indonesia.
Proses Pembahasan dan Status Usulan
Usulan pelarangan vape masih berada dalam tahap pembahasan awal sebagai bagian dari revisi RUU Narkotika dan Psikotropika. Kepala BNN menegaskan bahwa gagasan ini belum menjadi keputusan final dan masih dalam proses kajian bersama para pemangku kepentingan, termasuk BPOM, BRIN, dan lembaga lainnya. Proses tersebut melibatkan kajian ilmiah, forum group discussion, dan pertimbangan hukum terkait urgensi pelarangan serta dampaknya terhadap masyarakat luas.
Meski demikian, usulan ini telah menjadi bagian dari agenda pembahasan komisi terkait di DPR RI, terutama di Komisi III yang menangani masalah hukum, hak asasi manusia, dan keamanan negara. Komisi III akan mempertimbangkan masukan dari BNN dan stakeholders lain sebelum memasukkan pelarangan vape secara resmi dalam RUU yang sedang digodok.
Dukungan Lembaga dan Tokoh Masyarakat
Usulan larangan vape mendapat dukungan dari sejumlah lembaga dan tokoh masyarakat di Indonesia. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan persetujuannya terhadap usulan tersebut, menyebut bahwa jika tidak ditindak tegas, vape berpotensi merusak generasi bangsa karena alat ini semakin sering menjadi media penyalahgunaan narkoba. Sahroni menilai pelarangan vape merupakan langkah tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut di akar peredarannya.
Selain itu, Gubernur Banten Andra Soni juga menyatakan dukungan terhadap usulan pelarangan vape sebagai bagian dari upaya strategis untuk menyelamatkan generasi muda dari dampak negatif narkotika. Ia menilai peredaran narkoba merupakan extraordinary crime yang terus berevolusi, sehingga semua celah yang bisa dimanfaatkan oleh jaringan narkoba harus ditutup, termasuk penggunaan vape sebagai media konsumsi zat terlarang.
Kelompok masyarakat sipil seperti DPP GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika) juga menyambut baik usulan ini. Ketua umumnya menyampaikan dukungan penuh, mengingat vape telah terbukti disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika cair dan menjadi ancaman serius jika tidak ditangani secara tegas melalui regulasi yang lebih kuat.
Bahkan dukungan juga datang dari sejumlah organisasi keagamaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan setuju terhadap larangan vape karena dinilai sejalan dengan upaya memerangi peredaran narkoba di Indonesia dan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan zat berbahaya.
Selain pihak legislatif dan lokal, dukungan dari barisan aktivis muda juga muncul, menilai pelarangan vape dapat menjadi bentuk perlindungan terhadap generasi muda dari kecanduan bahan berbahaya yang berkedok tren teknologi modern.
Alasan Ilmiah dan Kesehatan
Selain alasan hukum dan penegakan, ada pertimbangan kesehatan masyarakat di balik usulan pelarangan vape. Liquid atau cairan vape yang dipasarkan sering kali tidak jelas asalnya dan bisa mengandung zat‑zat berbahaya seperti nikotin dan senyawa kimia lain yang berpotensi merusak kesehatan paru‑paru serta sistem saraf. Meskipun temuan terbaru oleh BNN lebih menyoroti penyalahgunaan vape sebagai media zat narkotika, fakta bahwa vape juga membawa risiko kesehatan membuat perdebatan pelarangan makin kompleks.
Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos, telah lebih dulu menerapkan pelarangan vape secara menyeluruh atau sangat ketat, terutama untuk mengatasi masalah kesehatan publik dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini menjadi salah satu contoh yang dikutip oleh pejabat BNN dalam argumen mereka untuk Indonesia.
Tantangan dan Kritik terhadap Usulan Larangan
Meskipun mendapat dukungan politik dan dari sejumlah pihak masyarakat, usulan pelarangan vape tidak lepas dari kritik. Sebagian ahli kesehatan dan pengamat kebijakan publik berpendapat bahwa pelarangan total terhadap vape dapat memunculkan pasar gelap yang lebih sulit dikontrol, serta merugikan konsumen yang menggunakan vape sebagai alternatif berhenti merokok tembakau biasa. Argumen ini mengajak pemerintah dan DPR RI untuk mempertimbangkan regulasi yang lebih terukur, misalnya dengan kontrol ketat terhadap produksi, distribusi, dan iklan vape, daripada pelarangan total.
Selain itu, pelarangan juga berpotensi berdampak pada UMKM dan industri kecil yang memproduksi atau menjual vape dan aksesorinya secara legal, sehingga aspek ekonomi perlu diperhitungkan dalam pembahasan Undang‑Undang.
Implikasi Kebijakan dan Langkah Selanjutnya
Jika usulan pelarangan vape disetujui dan dimasukkan ke dalam RUU Narkotika dan Psikotropika, maka peredaran vape dan cairannya dapat dilarang secara hukum di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini akan mensyaratkan penegakan hukum yang kuat serta kesiapan aparat penegak untuk menindak peredaran ilegal. Regulasi baru juga akan membutuhkan sosialisasi intensif untuk memberi tahu masyarakat tentang perubahan hukum tersebut.
Pembahasan lebih lanjut di DPR RI termasuk evaluasi aspek hukumnya, kebutuhan edukasi publik, pertimbangan kesehatan masyarakat, serta keterlibatan lembaga lain seperti Kementerian Kesehatan dan BPOM agar kebijakan yang dihasilkan efektif, proporsional, dan dapat diterima publik luas.
Kesimpulan
Usulan pelarangan vape di Indonesia yang disampaikan oleh Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto merupakan langkah serius untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks, dimana vape disebut telah digunakan sebagai media konsumsi zat berbahaya termasuk sintetik narkotika. Usulan ini mendapat dukungan dari DPR, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan, namun juga menghadapi debat publik terkait implikasi kebijakan. Pembahasan usulan pelarangan masih berlanjut dalam RUU Narkotika dan Psikotropika dan diharapkan menghasilkan regulasi yang komprehensif serta efektif untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dan zat psikoaktif lain yang menyalahgunakan teknologi vape.